Pancasila lahir sebagai respons terhadap kondisi struktur sosio-ekonomi yang bercorak kolonial. Lahirnya Pancasila itu mempunyai harapan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.
Pancasila menjadi kekuatan untuk melakukan restrukturalisasi sosio-ekonomi Indonesia, yaitu tindakan koreksi secara radikal terhadap struktur berwatak kolonial untuk kemudian membangun struktur yang berwatak nasional.
Demikian tafsir yang dipahami Presiden Mahasiswa (Presma) Univesitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), Danang Prastya, saat ditemui Espos, Selasa (28/9).
Lebih lanjut Danang yang bukan tergolong generasi yang akrab dengan penataran P4 itu menjelaskan, keadilan dan kesejahteraan sosial sangat mendesak diwujudkan. Kalau bisa, saat ini juga. Namun hal itu, diakuinya sulit terwujud karena produk regulasi pemerintah tidak memihak kepada rakyat.
Tidak dilakukannya revisi UU No 7/1996 tentang Pangan lalu disebutnya sebagai misal. “UU tersebut tidak lagi menjadikan pangan sebagi hak dasar, melainkan sebagai komoditas perdagangan,” tukasnya.
Selain UU tentang Pangan, menurut Danang masih ada sederet produk hukum yang kurang memihak rakyat. Di antaranya, dia menyebutkan contoh lain, UU tentang Penanaman Modal, UU Migas dan lain sebagainya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Bery Nur Arif menyoroti hal lain. Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan optimalisasi APBN/D yang dialokasikan untuk pendidikan guna membuka akses belajar masyarakat yang kurang mampu.
“Kebijakan di Jakarta yang menggratiskan (biaya pendidikan untuk) siswa SD dan SLTP cukup mampu mengikis kebodohan administratif,” terangnya.
Selain pendidikan, menurut Bery, sektor perekonomian juga harus menjadi perhatian pemerintah. UMKM harus didobrak inisiasinya agar produktivitasnya meningkat. “Dalam semangat Pancasila, seharusnya pemerintah juga memajukan koperasi-koperasi yang sudah ada,” pungkasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Reny Widyawati SE juga mengakui, dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial, pemerintah mempunyai tugas yang belum terselesaikan. “Khususnya dalam hal pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan kesempatan bekerja,” tegasnya.
Selain itu, dalam hal pengembangan usaha, pemerintah masih mempunyai tugas membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum beruntung dalam ekonomi untuk memperoleh kemudahan dalam fasilitas pembiayaan berwirausaha.
Dimuat di SKH SOLOPOS, edisi Senin, 04 Oktober 2010 , Hal.5
